Kunjungi website cekbansos.kemensos.go.id untuk cek penerima Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) Rp 300 ribu. Penyaluran BLT BBM Rp 300 ribu untuk warga miskin di Indonesia masih tersisa 60% dari target keluarga penerima manfaat (KPM). BLT BBM 2022 diberikan sebesar Rp 150 perbulan selama empat bulan dengan penyaluran dua kali pada September dan Desember mendatang. Dengan demikian, setiap penerima BLT BBM 2022 mendapatkan Rp 300 ribu per penyaluran. Baca juga: Cek Bantuan Langsung Tunai atau BLT BBM 2022 melalui DTKS Cek Bansos Kemensos   Pemerintah ...

Menteri Sosial menargetkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) tahap pertama untuk Provinsi Aceh rampung pekan ini, demikian dikutip dari situs resmi Kementerian Sosial. Hal ini disampaikan Mensos Tri Rismaharini saat meninjau penyaluran BLT BBM untuk masyarakat penerima di Aceh, hari ini (14/9). "Kalau lihat ini, saya yakin akhir bulan ini kelar. Kalau Aceh, targetnya Hari Minggu ini, minggu-minggu ini sudah bisa selesai," kata Mensos usai sambangi PT. Pos Kuta Alam Banda Aceh, hari ini (14/9). Sejak disalurkan per ...

Berikut cara cek Bantuan Langsung Tunai atau BLT BBM 2022 melalui cekbansos.kemensos.go.id. Masyarakat bisa cek penerima di cekbansos.kemensos.go.id untuk mendapatkan BLT BBM 2022 sebesar Rp.600.000 dibagi dalam dua periode, yakni September dan Oktober yang masing-masing Rp.300.000. Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan BLT BBM 2022 untuk meningkatkan daya beli masyarakat akibat kenaikan harga BBM. Sasarannya adalah 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan anggaran Rp12,4 triliun untuk program BLT ...

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar terus berupaya melakukan upaya terstruktur dalam mengendalikan potensi inflasi di desa pasca kenaikan harga BBM. Selain memanfaatkan dana desa, pengendalian inflasi juga akan dilakukan dengan percepatan transformasi UPK eks PNPM mandiri ke BUMDesma. “Kami mohon kepada Bupati Walikota untuk melakukan pengawalan sisa empat bulan terakhir ini terkait optimalisasi pemanfaatan dana desa, yang pertama. Yang kedua transformasi UPK eks PNPM mandiri ini juga ada potensi ...

Pemilihan Kepala Desa Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota dan dapat dilaksanakan secara bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam waktu 6 (enam) tahun. Jika terjadi kekosongan jabatan maka bupati/walikota menunjuk pejabat kepala desa yang berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan kabupaten/kota. Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui 4 (empat) tahapan, yaitu Persiapan, Pencalonan, Pemungutan suara, dan Penetapan. Tahapan persiapan terdiri atas kegiatan: Pemberitahuan ...

Sebagai organisasi kekuasaan dan organisasi pemerintahan, desa memiliki sejumlah kewenangan melekat (atributif). Penetapan organisasi pemerintah desa dan perangkat desa merupakan kewenangan melekat yang dimiliki desa. Dengan demikian susunan organisasi pemerintahan di setiap desatidak selalu sama. Maka bukanlah hal yang tabu jika sering dijumpai perbedaan susunan organisasi pemerintahan di berbagai desa. Membentuk dan menetapkan susunan dan personel perangkat desa harus menggunakan pendekatan pemenuhan pelayanan yang efektif dan efisien bagi masyarakat. Idealnya ...

Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa dan perangkatnya bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakanpembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa guna peningkatan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki desa. Baca juga: Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa   Pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa mencakup perencanaan pemerintahan, pengorganisasian atau kelembagaan pemerintahan, penggunaan sumber-sumber ...

Nafas baru pengelolaan desa melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjamin kemandirian desa. Melalui asas rekognisi dan subsidiaritas, peran desa bergeser dari objek menjadi subjek pembangunan. Melalui kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, desa diharapkan menjadi pelaku aktif dalam pembangunan dengan memperhatikan dan mengapresiasi keunikan serta kebutuhan pada lingkup masing-masing. Desa yang kini tidak lagi menjadi sub-pemerintahan kabupaten berubah menjadi pemerintahan masyarakat. Prinsip desentralisasi ...