Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) membentuk Desa Cerdas (smart village) berbasis digital melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa atau Sustainable Development Goals (SDGs) Desa.   "Sebetulnya ide dasar dari Menteri Desa PDTT yang berkaitan dengan smart village itu sangat sederhana, indikator utamanya yaitu ketika melakukan kegiatan itu berbasis data. Kemudian ketika melakukan layanan kepada masyarakat itu berbasis teknologi Informasi. Dua aspek itu sudah dimiliki seluruh desa saat ...

Patriolitik: #SEMUA ADA MASANYA-1   Bagi generasi 70-an, masih ingat bagaimana kuatnya Pemerintahan Orde Baru (ORBA). Suatu masa pemerintahan dengan 3 parpol (P3, Golkar, dan PDI/P). Golkar (sebelumnya tidak disebut parpol), sebagai partai penguasa saat itu sangat powerfull. Pak Harto sebagai Presiden kedua didukung 3 unsur ABG (ABRI, BIROKRASI, dan Golkar). Setiap pemilu rerata dapat 70%. Sehingga tidak ada yang menduga ORBA bisa tumbang. Tapi nyatanya, setelah 30 tahunan (1967-1998) ORBA jatuh. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, ...

JAKARTA - Merujuk analisa Suaduon Sitorus dari Jaringan Petani Sawit Nasional, guna pemulihan harga TBS Sawit kedepan setidaknya perlu ada dua langkah yang bisa dilakukan pemerintah, pertama, melakukan normalisasi rantai pasar, lantaran selama ini buffer stok CPO, yang selalu menjadi delik alasan dengan munculnya beragam kebijakan itu, mengatasi hal tersebut maka caranya adalah dengan mencabut kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) dan Flash Out (FO) dan Pungutan Ekspor (PE). Lantas kedua, ...

KEMENKO PMK -- Dalam rangka review kebijakan Dana Desa Tahun 2022 dan perencanaan Kebijakan Tahun 2023, Kemenko PMK menyelenggarakan Rapat Koordinasi lintas Kementerian/Lembaga.  Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Sudirman dalam pengantarnya menyampaikan bahwa ada 3 hal penting setidaknya yang menjadi agenda diskusi.  "Dalam rakor ini kita perlu diskusikan kebijakan realokasi sisa BLT Desa yang tidak terserap. Kedua, rencana kebijakan Dana Desa Tahun 2023. Ketiga, kendala dan tindaklanjut ...

Pemkab Muba Ikuti Munas AKPSI Pertama Jakarta- Kabupaten Muba sebagai daerah yang didominasi perkebunan kelapa sawit tentu memiliki komitmen tinggi untuk memperbaiki tata kelola perkebunan sawit yang berdampak ke petani dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitan ini, Pemkab Muba melalui Dinas Perkebunan akan lebih memaksimalkan komtimen perbaikan tata kelola sawit mulai dari hulu dan hilir. Hal ini disampaikan Plt Kepala Dinas Perkebunan Akhmad Toyibir SSTP MSi saat menghadiri Musyawarah Nasional Pertama Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit (AKPSI) ...

Warga NU Muba dan Badan Otonom Temui Pj Bupati Apriyadi SEKAYU- Pengurus Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Muba menemui Pj Bupati Drs H Apriyadi MSi, Rabu (6/7/2022) di Ruang Audiensi Bupati. Kedatangan Pengurus PCNU Muba yang dipimpin Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Muba KH Muhammad Jazuli tersebut juga diikuti rombongan Badan Otonom PCNU Muba yakni diantarnanya Muslimat NU, Fattayat NU, GP Ansor, IPNU, dan LPBHNU. "Ayo warga Nahdlatul Ulama (NU) Muba yang berpenghasilan dari berkebun sawit, ikuti program ...

SEKAYU- Pada era globalisasi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka penerapan E-Government di lingkungan Pemerintah merupakan suatu  keharusan yang akan dituntut untuk segera terapkan.   Seperti halnya kali ini, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muba mengadakan rapat pembahasan aplikasi E-Office di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Selasa (19/7/2022) di Ruang Rapat Randik.   Rapat dipimpin oleh Pj Bupati Muba H Apriyadi melalui Asisten Administrasi ...

Peraturan Bupati Musi Banyuasin PENCARIAN: -- berdasarkan -- Nomor Judul Tahun No Nomor Peraturan Bupati Judul Peraturan Bupati Tahun Aksi 1 NOMOR 1 PENCABUTAN PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN BIDANG KEUANGAN DAERAH 2017 2 NOMOR 2 KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2017 2017 3 NOMOR 3 KRITERIA, PERSYARATAN, MEKANISME DAN TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA OPD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2017 4 NOMOR ...